TEPI BARAT - Pemerintah persatuan Palestina resmi diumumkan dan dilantik meskipun harus ada diskusi alot hingga menit-menit akhir sebelum diumumkan.

Pemerintah Palestina Bersatu dilantik dan diambil sumpahnya di kantor Otoritas Palestina hari Senin 2 Juni di hadapan Presiden Otoritas Mahmud Abbas, setelah Fatah dan Hamas menyepakati Romi Hamdalah merangkap sebagai Menteri Urusan Tawanan dan Perdana mentri, demikian laporan infopalestina.com.

Sebelumnya persoalan kementerian tawanan menjadi hambatan kesepakatan rekonsiliasi, setelah Presiden Otoritas Mahmud Abbas bersikeras untuk menghapusnya, yang mendapat penentangan dari Hamas, dan mengeluarkan statmen “Tidak ada pemerintahan tanpa kementerian tawanan”, namun detik-detik akhir dicapai kesepakatan dengan menugaskan PM Romi Hamdalah sekaligus menjabat sebagai menteri urusan tawanan.

Anggota biro politik Hamas, Sami Khatir menegaskan, pemerintahan nasional bersatu mencerminkan segenap elemen Palestina, dan kementerian urusan tawanan tetap ada.

Kepada Quds Press, Khatir menjelaskan, Fatah dan Hamas menyepakati persoalan kementerian urusan tawanan. Dan menugaskan PM Romi Hamdalah untuk mengemban jabatan ini sampai ada kesepakatan berikutnya.

Ditambahkannya, pemerintahan Romi Hamdalan saat ini mewakili segenap elemen Palestina, meski Kemenlu tetap dijabat Riyad Maliki, namun Hamas berharap agar rekonsiliasi tetap jalan dan perpecahan berakhir, karena itu Hamas memaklumi keinginan Presiden Abbas agar Maliki tetap pada jabatannya.

Sementara itu penjajah Israel melarang 3 menteri baru dari Gaza menuju Tepi Barat untuk menghadiri sumpah jabatan.

Ketua Otoritas Mahmud Abbas dalam pidato pengambilan sumpah menyatakan bahwa tugas utama pemerintahan baru ini adalah menyiapkan pemilu.

muslimdaily.net