Copyright © www.aldakwah.org 2014. All Rights Reserved.

Get Adobe Flash player
Anda dapat membaca Artikel serta kajian yang disediakan oleh kami
Anda dapat mengetahui berita islam terkini baik berita lokal maupun Internasional
Anda dapat mengakses murottal Al-Quran beserta terjemahannya ke berbagai bahasa
Anda dapat mengakses kajian audio yang kami terbitkan
Anda dapat berinfaq serta besedekah melalui perantara kami
Anda dapat memesan produk kami secara online

MUI: OJK harap realisasikan BPJS Syari'ah

JAKARTA – Sebelum Fatwa yang menyatakan BPJS masih mengandung unsur gharar, maisir, dan riba diterbitkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebetulnya telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera merealisasikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Syariah yang sangat dinanti umat Muslim. Demikian Arrahmah melansir KSMS pada Rabu (29/7/2015).

Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH Mar’uf Amin mengatakan, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan perbandingan umat Muslim 85 persen dari total penduduk 260 juta jiwa menuntut pemerintah memperhatikan kehalalan dalam bermuamalah, demikian pula terhadap pelaksanaan program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

“MUI meminta OJK untuk menyediakan BPJS yang menjalankan prinsip syariah. Masalah BPJS ini akan menjadi bahasan topik dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke V di Tegal, Jawa Barat, pada Juni mendatang,” sebagaimana Mar’uf ungkapkan kepada KSMS, di kantor MUI Pusat Jakarta, 11 Mei lalu.

Baca Selengkapnya...

Bupati Aceh Utara Instruksikan Pemindahan Pengungsi Rohigya ke Shelter

ACEH UTARA   Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib meinginstruksikan jajarannya, agar segera merelokasi pengungsi muslim Rohingya ke Integrated Community Shelter/ICS  yang dibangun Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Rabu (29/7).

Instruksi tersebut disampaikan Bupati di Masjid Arakhan Kompleks ICS pada acara Halal Bihalal antara Relawan Peduli Rohingya bersama tokoh masyarakat, tokoh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara Teungku Haji Nuruddin Taib dan 10 orang perwakilan pengungsi Rohingya yang hingga saat ini masih ditempatkan di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Utara.

Di hadapan jajaran semua Kepala Dinas Kabupaten Aceh Utara dan para hadirin, Bupati mengatakan bahwa ICS yang telah dibangun ACT sudah sangat lengkap dan bagus. “Kami ingin memberi pelayanan terbaik  untuk para pengungsi. Fasilitas yang dibangun ACT ini sangat komplit.  Jadi perlu segera kita pindahkan, agar para pengungsi merasa nyaman,” tegas Muhamad Thaib.

Baca Selengkapnya...

Warga Muslim Tolikara Laksanakan Sholat Jumat Pertama di Dalam Koramil

TOLIKARA – Jum’at (25/07/) siang tadi, warga muslim Tolikara menunaikan sholat Jum’at berjamaah di dalam kantor Koramil Tolikara setelah Darem Tri Yuniarto memberikan jaminan keamanaan.

“Kita jamin keamanannya karena memang situasi masyarakat sudah kondusif dan tidak ada larangan,” kata Tri usai melakukan mediasi dengan TPF Komat Tolikara bersama Tim Pemulihan Pasca Bencana Sosial di kantor Koramil Tolikara, Jum’at (25/07/2015).

Tri juga menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jum’at karena menurutnya kebebasan dalam menjalankan ibadah itu dijamin dan dilindungi negara.

Baca Selengkapnya...

Tolikara simpul disintegrasi Papua

Oleh : Abu Fikri (Aktivis Gerakan Revivalis Indonesia)

Mencermati perkembangan kasus Tolikara 17 Juli adalah hal yang menarik. Tidak saja melihatnya sebagai persoalan hukum yang perlu diusut dan ditindak. Melainkan ada beraneka perspektif seputar persoalan menyeruak ke permukaan dengan respon meluas itu yang bernuansa politis, ekonomi, dan SARA. Dimana kasus ini sebenarnya mengantarkan kita pada pemahaman bahwa ada proses sebelumnya yang melatar belakangi dan akan berujung pada target tertentu. Terutama dalammemahami kedudukan saudara kita kaum muslimin Tolikara yang menjadi korban saat menunaikan ibadah sholat Iedul Fithri dalam peta pusaran persoalan Papua. Setidaknya ada beberapa fenomena yang bisa dipertimbangkan sebagai jembatan memahami kasus tersebut. Diantaranya adalah 1) Cara pandang dan rumusan kebijakan pemerintah yang ditunjukkan oleh Jokowi, JK, Kapolri, BIN, dan Panglima TNI. 2) Kasus Tolikara sebagai sub kasus dari beragam kasus berkepanjangan dan meluas di Papua. Dan 3) Peta opini media mainstream yang berkembang dan mengawalnya.

Baca Selengkapnya...

Kemenag DKI Siapkan Tiga Titik Pemantauan Hilal

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta akan melakukan rukyat bulan (hilal) di tiga titik pemantauan dengan salah satu lokasinya menggunakan alat bantu sebilah pipa bambu, guna?menjadi materi rujukan menentukan Hari rRaya Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Dari tiga lokasi, salah satunya yaitu Masjid Al-Musyari'in Basmol di Jakarta Barat, rukyat menggunakan sebilah bambu," kata Kasubag Humas Kanwil Kemenag DKI Jakarta Sugito di Jakarta, Senin (13/7).

Sugito mengatakan, dua lokasi lainnya menggunakan alat teropong sehingga alat rukyat di Al-Musyari'in termasuk salah satu rujukan melihat hilal.

Baca Selengkapnya...

Takut Ganggu Soliditas, Kowan TNI Belum Dibolehkan Berjilbab

JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang mempersilahkan prajurit perempuan TNI berjilbab belakangan diralat. Aturan dalam dunia militer Indonesia ternyata masih belum membolehkan korps wanita (kowan) TNI mengenakan jilbab. Mereka khawatir jilbab akan mempengaruhi soliditas di antara para prajurit.

"Sampai hari ini belum ada aturan yang mengizinkan kowad (korps wanita angkatan darat) TNI menggunakan jilbab dalam 

pakaian dinas," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal M. Fuad Basya, Selasa (26/5) seperti dikutip Republika Online. 

Fuad menyebutkan alasan pelarangan itu karena adanya ketakutan akan menurunnya soliditas akibat perbedaan pakaian tersebut.

Baca Selengkapnya....